BOOMING PEMANCAR GELAP

HARI itu, 26 Pebruari 1983, pada frekuensi 145.000 MHz yang dialokasikan untuk Polda Metro Jaya,  terdengar suara  mencaci-maki.  Rupanya, frekuensi  Zulu-Zulu  Papa yang  digunakan  untuk emergency itu  diselusupi  sinyal-sinyal  tak  dikenal.  Dan, ini  membuat  Kasgar  Ibukota Brigjen  Eddie  Nalapraya geregetan.  Pasalnya,  gangguan  terjadi  bukan  dalam situasi biasa. Hari itu  baru  saja dimulai Radio Silence menjelang Sidang Umum MPR 1983.

Kasus  semacam ini bukan yang pertama.  Indonesia, kata orang, sudah menjadi belantara gelombang yang  meri­saukan  dunia. “Apakah pemerintah Anda tak  punya  wibawa  buat menertibkan frekuensi radio?” tukas seorang  peserta konperensi South East Asia Net di Bangkok, di tahun 1983, seperti  dituturkan ketua harian Orari Jawa  Barat  Abdul Moeis  Tjondro. Orang di luar negeri, tegas  Moeis,  men­ganggap  Indonesia  ini sebagai hutan rimba,  tidak  ada   pengaturan frekuensi.

Keluhan  ini  bukan  hal baru. Pada tahun 1982, organisasi  amatir radio Jerman Barat  melayangkan  surat  tudingan:  amatir radio Indonesia bertindak  bak  stasiun  pembajak.  Juli  1984, terdengar  pula  keluhan,  satelit komunikasi  Oscar yang digunakan organisasi amatir  radio  Amerika  dan Australia harus dimatikan sekitar  12  menit setiap  melintasi Indonesia. Para pengendali satelit  itu cemas, Oscar bisa rusak atau terbakar dihantam  frekuensi  ‘dua meteran’ yang jumlahnya puluhan ribu. Padahal, Oscar 9, 10,  dan 11 harus melintasi Indonesia setiap dua  atau tiga jam sekali.1

Dari dalam negeri sendiri, kegelisahan oleh  gang­guan  gelombang radio ini sudah lama  terdengar.  Setelah  gangguan di saat Radio Silence menjelang Sidang Umum MPR, pada tanggal 16 Maret 1984, masyarakat dikejutkan pernya­taan Direktur Utama Perum Angkasa Pura Sardjono  Soetopo. Katanya, jaringan frekuensi yang digunakan Pusat Pengawas Lalulintas Udara Jakarta sering terganggu pemancar  radio  yang  tidak  jelas  sehingga  instruksi-instruksi  kepada pesawat terbang sering tertunda.2

Gangguan  pemancar  terhadap frekuensi-frekuensi yang berhubungan dengan kepentingan umum tentu  mempriha­tinkan. Ketika Gudang Peluru Cilandak di Jakarta  meledak 30 Oktober 1984, frekuensi 802 dan 810 yang juga  diguna­kan  untuk emergency mendadak tertutup sinyal-sinyal  tak dikenal. Akibatnya informasi yang dibutuhkan untuk  meno­long para korban menjadi terganggu.

Dan, hal ini terus berlanjut sampai satu dasawarsa  kemudian.  Pada  Mei 1993, KSAU Marsekal Madya  TNI  Rilo Pambudi  mengeluh, frekuensi-frekuensi pemancar radio  di Indonesia  sampai  kini masih  sering  mengacau  keamanan penerbangan  dan  security nasional  karena mengganggu radar.  Para briker, menurut Rilo, cenderung  menggunakan  pemancar radio untuk ngobrol. Banyak penggunanya menyala­hi frekuensi yang diizinkan. Tapi, pihaknya tidak  berhak  menindak. Ia hanya menghimbau dan melaporkannya ke Kakan­wil Parpostel.

Agaknya  Rilo memang benar. Tapi, sebuah  himbauan kalau tak ditindaklanjuti dengan aksi  tentu tidak memil­iki  arti.  Masalah utamanya, setiap orang  dengan  mudah  dapat  membeli pemancar Very High dan High  Frequency — sebagian  besar buatan Jepang — yang kini banyak  dijual  bebas.

Pesawat-pesawat ini dalam jumlah massal  tiba-tiba  saja  telah membanjiri Indonesia sejak pertengahan  1979. Tanpa  dapat  dicegah, dengan harga  murah,  kemajuan  di  bidang  elektronika  dan teknik  telah  menyajikan  suatu   kemudahan sekaligus ancaman. Apalagi, saat itu, kemampuan  mengutak-atik  pemancar  telah tergolong  maju.  Pemancar  yang  seharusnya bekerja pada  frekuensi  144.000-148.000  MHz, dapat diperluas jangkauannya menjadi 130.000-150.000 MHz.  Maka  penggunaan frekuensi  di  wilayah  Indonesia, terutama  di  Jakarta,  Surabaya,  Bandung,  Banjarmasin, menjadi crowded.

Pada masa booming pemancar radio di pasaran  bebas  tersebut,  lahirlah  pemilikan  pemancar  secara   gelap.  Jangka  waktu  dari  satu ujian ke  ujian  berikut  untuk memperoleh izin, antara 1979, 1980 dan 1981, paling tidak  telah  menjadi sebab. Karena lamanya setahun lebih,  yang  tidak  sabar menunggu ujian segera mengudara tanpa  izin. Terutama  pada tahun 1982, ketika ujian untuk memperoleh izin dilaksanakan, hasilnya sangat mengejutkan. Hanya 100 dari 1.000 peserta yang lulus sehingga pemancar gelap pun   kian ramai bergentayangan di udara.3

Kesulitan lulus ujian untuk memperoleh izin ditun­jang  tujuan  penggunaan pamancar yang  temporer  agaknya   tambah  menguatkan tekad pemilik pamancar gelap  bertahan  dengan status mereka sekarang. Tidak ada gunanya  memper­sulit  diri  mengikuti ujian untuk  mendapat  izin  kalau sekedar  hendak  mengobrol di udara.  Tidak  ada  gunanya   menyiksa  diri belajar mengetuk Morse,  memperdalam  P-4,  mengulang-ulang materi teknik kalau hanya hendak  melaku­kan bisnis, mencari teman kencan, atau melampiaskan  sepi di  kala sendiri. Karena setelah semua  tujuan  tercapai,  ‘hobi’ pemancar biasanya segera diakhiri.

Fenomena  itu  tidak  berarti  membuat  pemerintah begitu  saja mendiamkan mereka menghilang sendiri.  Tahun  1984,  Ditjen Postel telah melatih 30 petugas  monitoring  dengan perlengkapan 18 mobil unit Hino dari Jepang  untuk  melacak  pemancar  gelap. Tapi,  jelas  kemampuan  mereka sangat  terbatas. Di Jakarta saja, sekitar  4.000  sampai 10.000  pemancar mengudara setiap  hari.  Perhitungannya, band ‘dua meteran’ memiliki rentang 4.000 KHz yaitu, dari 144,000  MHz sampai 148,000 MHz. Setiap 20  KHz  terdapat kelompok-kelompok komunikasi yang terdiri dari 20  sampai 50 orang anggota peserta. Karena itu, dalam rentang 4.000 KHz dapat diperkirakan sekitar 4.000 sampai 10.000 peman­car  mengudara  setiap  hari.4 Ini  tidak  termasuk  band delapan puluh meteran dan seratus meteran.

Perkiraan itu tentu tidak sebanding dengan  tenaga  yang tersedia di Ditjen Postel. Apalagi, pada tahun  yang  sama,  di  Indonesia,  terdapat  sekitar  40.000  pemilik  pemancar yang mempunyai izin. Sisanya, sekitar tiga  atau empat kali lipat adalah pemancar gelap. Karena itu penga­wasan Ditjen Postel masih lemah. Belum soal teknis lapangan. Tidak  mungkin tim razia pemancar  gelap  melakukan  pemeriksaan  dari  rumah  ke  rumah.  Kalaupun  pemancar-pemancar  gelap  itu  dapat  dilacak,  sering  pemiliknya  memang  memiliki izin, tapi yang menggunakan orang  lain.  Bisa  teman, bisa adik, dan juga pacar yang  sama  sekali tidak  mengetahui prosedur berkomunikasi di  udara.  Aki­batnya,  bila petugas datang, mereka tak dapat  melakukan  penangkapan  dan penyitaan. Pemilik sah akan  bersi­keras bahwa pemancarnya memiliki izin.

Jadi,  bukan pemancar saja yang bisa gelap,  pema­kainya  pun  bisa jadi bukan pemilik  izin  sesungguhnya: satu  orang memiliki izin, yang lain  menumpang  ngebrik.   Tapi,  kalaupun memang dapat melacak dan  menangkap  para  pengguna pemancar gelap, masih saja orang tetap cenderung dan  tidak jera menyandang status terlarang  itu.  Karena sanksi  yang ditimpakan memang  relatif  ringan.  Ancaman  yang  ada  hanya  denda Rp. 150.000  atau  kurungan  satu  tahun.

Setelah  berbagai pertimbangan,  umumnya,  pelaku   yang  tertangkap razia hanya didenda sekitar  Rp.  50.000 atau  kurungan  dua  bulan. Ya, jelas  kalau  tidak  naik   banding, para pelaku memilih membayar denda.

Bagi mereka hal ini bukan  persoalan pelik.  Rata-rata mereka adalah golongan ekonomi kelas menengah. Orang kaya.  Tak heran persoalan pemancar gelap di  negeri  ini kian bertambah gelap seperti gerbang setan. Masuk dari pintu  belakang,  keluar dari pintu depan.  Dipukul  dari  jendela  kiri, muncul di jendela kanan. Karena  itu,  mu­ngkin benar kata Kadit Frekuensi Dirjen Postel  Syarifud­din ketika menanggapi keluhan Direktur Utama Perum Angka­sa  Pura,   “Biar   saja  pesawat   jatuh   dan   saling  bertubrukan!”5

Oleh Mohammad Fauzy

Note

1.“Yankee  di  Belantara Frekuensi”, Tempo,  11  Agustus 1984.

2.“Kegiatan  Amatir Radio dan Keselamatan  Penerbangan”,  Sinar Harapan, 22 Maret 1984.

3. Max Maramis, “Pemancar Radio Gelap, Ulah ‘Calon Delta’ yang Tidak Lulus Ujian”, Sinar Harapan Minggu, 3 April 1983.

4. Harry  Sembel  dan  Max  Maramis,  “Segera  Direalisir  Penyesuaian  Tingkat Amatir Radio, Anggota  Ex  CB-ers  Bisa  MasukPemula”,SinarHarapan Minggu, 16  Januari 1983.

5.“Gangguan  pada Radio Penerbangan Betul-betul  Ruwet”,   Merdeka, 23 Maret 1984.