IZIN NGEBRIK DARI KAPOLRES

by 3senyuman

BERMAIN air basah, bermain api letup. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Akhirnya, karena tak punya izin mengudara, Adrian Mitra Budiman terkena razia. Seluruh perangkat radio putera budayawan Arief Budiman itu, seharga dua ratus lima puluh ribu, disita petugas yang dikoordinir Kodim Salatiga, Jawa Tengah. Maka, dalam usia yang ke tujuh belas, pelajar kelas dua SMAN l Salatiga itu diajukan ke sidang pengadilan.

Pada Maret 1986, Adrian divonis membayar ongkos perkara Rp. 1.000 dan denda Rp.50.000,- atau dikurung lima hari. Hasilnya, cowok tinggi kerempeng itu memilih naik banding.1 Tidak ada masalah. Toh, pada pertengahan April 1985, seorang pemilik pemancar tanpa izin di Purwokerto, Jawa Tengah, pernah juga naik banding setelah pengadilan negeri setempat memvonisnya dengan denda Rp. 50.000,- atau dikurung dua bulan. Alasan Yayan, pemilik pemancar tanpa izin berusia 26 tahun itu, ia bukannya tidak merasa bersalah, cuma, “Banyak sekali orang yang tak punya izin tidak diapa-apakan.”2 Satu di antaranya, mungkin hakim Smn, SH yang mengadili Adrian. Ia agak berbeda dengan hakim Abunasor Mahfudz yang mengadili Yayan. Meski sama-sama hakim, menurut Arief Budiman, ayah Adrian, Smn, SH juga seorang penggemar pemancar radio. Para putera dan isterinya yang masih belum memiliki izin sering mengudara. Sebuah antena dua meteran menjulang tinggi di rumahnya.

Dan, di dalam surat pembaca Kompas, Arief juga menjelaskan, di depan rumah Smn, SH tidak tampak papan callsign sebagai suatu keharusan bagi orang yang telah memiliki izin mengudara. Ketika ia bertanya kepada Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) cabang Salatiga, Smn, SH juga tidak terdaftar sebagai anggota. “Kalaupun seandainya dia mendapat izin dari daerah lain, suatu keharusan baginya untuk mendaftar atau alat-alat radionya bisa disita,” tegas Arief.3 Karena itu, yang menarik, Smn, SH telah menjatuhkan hukuman sangat berat kepada Adrian sementara ia sendiri melakukan pelanggaran yang sama. “Ini artinya hukum yang ia berlakukan bagi orang lain, tidak mempan paling sedikit bagi anggota keluarganya,” gerutu Arief.

Arief memang boleh menggerutu. Yayan juga boleh. Bahkan, siapa pun boleh menggerutu. Karena memang masih banyak pemilik pemancar tanpa izin yang bebas mengudara. Sedikit pun mereka tidak mendapat tindakan. Mana keadilan?

Keadilan, paling tidak, harus merupakan salah satu syarat hukum. Prinsip dasar yang menjadi tuntutannya, perlakuan yang sama pada semua orang dalam situasi sama. Kalau seorang penduduk yang menggunakan pemancar tanpa izin ditindak, semua penduduk yang menggunakan pemancar tanpa izin harus ditindak. Jika tidak, terjadi ketidakadilan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan.4

Alasan inilah yang agaknya kemudian dipergunakan hakim Smn, SH. Ia, katanya, memang tak punya izin dari Orari, tapi ia punya hak menggunakan pesawat pemancar karena memiliki sebuah kartu yang ditandatangani Kapolres Salatiga Letkol. Hry.. Kartu yang kemudian diperlihatkannya itu, menurut Smn, SH adalah tanda anggota tim penertiban kota dan lalu-lintas yang sekaligus merupakan surat izin menggunakan pemancar.5 Masalahnya, tidakkah Smn, SH mengetahui bahwa pemberian izin menggunakan pemancar radio bukan wewenang Kapolres? Tidakkah sebagai seorang hakim ia pun mengetahui bahwa yang berwenang memberikan izin hanya pihak Postel?

Kapolres Salatiga tidak berhak memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan pemancar, termasuk kepada hakim, apalagi memperbolehkan seseorang mengudara di frekuensi-frekuensi tertentu. Hanya Postel yang berwenang melakukannya. Hal ini tercantum dalam pasal 2, Keputusan Dirjen Postel No. 39/Dirjen/1981, mengenai Persyaratan Izin dan Teknik Radio untuk Amatir Radio dan Stasiun Radio.

Karena itu sangat disayangkan, seorang penentu keadilan seperti hakim Smn, SH dan seorang penegak keadi¬lan seperti Letkol. Hry. tidak memperdulikan peraturan yang berlaku. Cara yang mereka tempuh sungguh melemahkan wibawa hukum. Apalagi di kalangan ABRI, pada tanggal 17 Pebruari 1986, telah diedarkan sebuah surat khusus. Selayaknyalah Letkol. Hry. sudah harus menjadi lebih mahfum.

Surat khusus itu bernomor SE/10/ll/1986, tentang petunjuk memasuki organisasi radio amatir atau komunikasi penduduk untuk anggota ABRI di lingkungan Dephankam/Mabes ABRI. Isinya:

  1. Berdasarkan Surat Pangab Nomor B/340/067/7/36/Skomlek tanggal 8 Februari 1986 tentang Petunjuk bagi anggota ABRI yang masuk organisasi Radio Amatir atau Komunika¬si Radio Antar Penduduk.
  2. Dengan ini diberitahukan kepada seluruh anggota ABRI di lingkungan Dephankam/Mabes ABRI yang berminat menjadi anggota organisasi-organisasi Radio Amatir agar supaya: (a) Menempuh keanggotaannya sesuai ketentuan/peratu¬ran/perundangan pertelekomunikasian yang berlaku terhadap pengusahaan/penguasaan/pembinaan alat pemancar dan frekuensi Radio untuk umum, (b) Menjadi contoh serta tauladan di dalam memasuki peraturan, perundangan yang berlaku bagi anggota organisasi Radio Amatir.
  3. Kepada anggota yang melanggar akan dikenakan sanksi proseshukum pidana yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1964 tentang pertelekomunikasian di Indonesia.
  4. Demikian mohon menjadi periksa.

Karena itu, kalau anggota ABRI saja masih harus mengikuti peraturan, bahkan harus menjadi “contoh dan tauladan”dalam memasuki peraturan dan perundangan yang berlaku, tidak mungkin seorang Kapolres malah berwenang memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan pemancar radio. Yang paling mungkin, Kapolres Salatiga cuma mendapat izin mengudara, itu pun dengan syarat ia tidak boleh berpindah-pindah dari frekuensi yang ditetapkan. Ia dilarang mengadakan komunikasi jarak jauh dan harus mentaati tata cara berkomunikasi yang juga diberlakukan pada stasiun-stasiun Basarnas dan stasiun Polda sesuai Pokok-pokok Operating Procedure Nasional.

Keadilan merupakan salah satu syarat hukum yang utama. Prinsip dasar yang menjadi tuntutannya, perlakuan yang sama pada semua orang dalam situasi yang sama. Jika tidak, terjadi ketidakadilan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan.

Hakim Smn, SH memang memberi alasan bahwa ia tidak dapat dituntut ke pengadilan karena penggunaan pemancar di rumahnya memiliki izin Kapolres. Namun sayang, dasar ini sangat lemah karena izin hanya dapat diberikan oleh Postel. Apalagi, Smn, SH juga telah membiarkan sanak keluarga dan isterinya mempergunakan pesawat pemancar yang izinnya belum jelas, sungguh, tidak ada satupun dasar hukum yang dapat membenarkan perilaku Smn, SH itu.

Kalau persoalan ini dibiarkan, jelas sudah wibawa hukum akan menurun dan menjadi cemoohan. Boleh jadi, mulai kini, untuk mendapat izin menggunakan pemancar, orang akan berduyun-duyun mengikuti ujian di Polres Salatiga, tangan kanan Postel yang seharusnya menegakkan peraturan, namun malah menjungkirbalikannya.

Oleh Mohammad Fauzy

  1. “Brik, Arief Menggugat”, Tempo, 3 Mei 1986.
  2. Rubrik “Indonesiana”, Tempo, 11 Mei 1985.
  3. “Arief Budiman, “Kecongkakan Kekuasaan?”, Kompas, 22 April 1986.
  4. Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, PT Gramedia, 1989, h. 132.
  5. “Brik, Arief Menggugat”, Op.cit.

3 Comments to “IZIN NGEBRIK DARI KAPOLRES”

  1. polres mah hanya bikin kta pembantu kamtibmas bukan ijin ngebrik,cuma sarananya pake ht yg tdk ada punya ijin yang jadi masalah POLISI nya kagak ngerti ATURAN ngebrik he he he

  2. Mungkin perlu dipahami..

    Amatir radio dipisahkan dengan intansi dinas…

    Memang benar instansi inipun mendapatkannya pendataan melalui postel

    lalu bagaimana dgn senkom mitra polri, apa itu citra bhayangkara, serta apa itu polmas alias fkpm….

    Semuanya merupakan mitra…yang membutuhkan komunikasi yang harmonis demi terjaganya kamtibmas

    coba kita bandingkan… Apa itu rapi…ataupun orari yang hanya eksis kalo ada bencana alam, atau paling2 ngebrik buat kopdar, sementara kalo ada kemalingan di tetangga kita, atau kita sendiri yang mengalami petaka dan membutuhkan secepatnya yang nama kerennya public safety service….kemana lagi kalo nggak langsung minta bantuan dari udara, dengan call sign yang jelas2 sudah diterima oleh dinas2 terkait dan dikenal untuk segera ditindak lanjuti dan ditangani….

    Yahhh mudah2an ada pencerahan lagi dimasa datang biar lebih jelas aturannya buat amatir radio dan dinas serta mitra2 dinas seperti mitra koramil, mitra polri, dsbnya lah….biar yang lain nggak merasa di anak tirikan….

    Pisss yooo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: